• Rabu, 29 Juni 2022

Meskipun PPKM Telah Longgar Protokol Kesehatan Harus Dipatuhi, Ancaman Covid-19 Masih Mengintai

- Selasa, 26 Oktober 2021 | 12:00 WIB
Suasana Terminal Cicaheum yang sepi penumpang, Kota Bandung, Rabu (31/3/2021). Kebijakan Pemerintah Pusat mengenai larangan mudik lebaran tahun 2021 dikeluhkan para awak angkutan umum di Kota Bandung karena akan berdampak pada pendapatan mereka. (Ayobandung.com/Irfan Al-Faritsi)
Suasana Terminal Cicaheum yang sepi penumpang, Kota Bandung, Rabu (31/3/2021). Kebijakan Pemerintah Pusat mengenai larangan mudik lebaran tahun 2021 dikeluhkan para awak angkutan umum di Kota Bandung karena akan berdampak pada pendapatan mereka. (Ayobandung.com/Irfan Al-Faritsi)

DIATASRODA.COM - Lonjakan kasus COVID-19 terjadi lagi di Negara-negara Eropa. Jangan sampai angka kasus COVID-19 melonjak lagi di Indonesia.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan bahwa sebaiknya masayarakat tetap mematuhi protokol kesehatan terutama jika berada di transportasi umum.

Karena meskipun PPKM telah longgar, namun ancaman virus COVID-19 masih mengancam. Bahkan ada kemungkinan melonjak lagi.

"Kita harus tetap waspada untuk menghindari risiko lonjakan kasus Covid-19. Hal ini sudah terjadi di negara-negara Eropa seperti Inggris dan Rusia," ujarnya, Sabtu 23 Oktober 2021.

Baca Juga: Beberapa Hal Yang Perlu Diperhatikan Saat Melakukan Pergantian Oli

Menkominfo Johnny mengatakan, kegiatan ekonomi telah berjalan seperti biasa, tidak ada lagi pembatasan jumlah penumpang setelah OOKM level 2.

Namun kini ada aturan terbaru terkait julah penumpang transportasi umum yaitu Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 1245 Tahun 2021 tentang PPKM Level 2 yang berlaku mulai Selasa 19 Oktober 2021 hingga 1 November 2021. Meski angkutan kota di DKI Jakarta dibolehkan beroperasi dengan kapasitas maksimum 100 persen, kapasitas maksimum Kereta Rel Listrik (KRL) tetap hanya 32%.

Hal itu mengacu pada menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 89 Tahun 2021 yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan dan mulai berlaku pada 21 Oktober 2021. SE tersebut mengatur kapasitas maksimum penumpang kereta api antarkota, kereta rel listrik (KRL), dan kereta api lokal. Kapasitas maksimum untuk kereta api antarkota ditetapkan sebesar 70 persen, sedangkan KRL dan kereta api lokal di wilayah aglomerasi masing-masing 32 persen dan 50 persen.

Baca Juga: Tips Cara Merawat Interior Mobil Supaya Bersih dan Nyaman

Halaman:

Editor: Feri Ferdiansyah

Sumber: Pikiran Rakyat

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Siapa Yang Buat Piala MotoGP Di Mandalika?

Minggu, 20 Maret 2022 | 18:32 WIB

Iwan Fals Komentari Masa Kecil Jokowi Kurang Bahagia

Jumat, 4 Februari 2022 | 15:35 WIB

Terpopuler

X